Selasa, September 26, 2023
LAWANG POST
No Result
View All Result
  • Login
  • Terkini
  • Pembangunan
  • Pendidikan
  • Regulasi
  • Tokoh
  • Editorial
  • Agama
  • Olahraga
  • Wisata Budaya
  • Terkini
  • Pembangunan
  • Pendidikan
  • Regulasi
  • Tokoh
  • Editorial
  • Agama
  • Olahraga
  • Wisata Budaya
No Result
View All Result
Morning News
No Result
View All Result
">
">
Home Editorial

Adakah Mafia Anggaran di Daerah?

by M. Dawoed
22/02/2023
in Editorial
0
DPRD Kabupaten Malang Sidak Pelaksanaan DAK
0
SHARES
72
VIEWS

Beberapa bulan terakhir ini, secara terus menerus publik tengah digegerkan oleh berita berita tentang kasus korupsi yang diindikasikan melibatkan badan anggaran (banggar) DPR RI dimana kasus ini sering diberi istilah MAFIA ANGGARAN. Berbagai media cetak, media elektronik maupun Televisi hampir setiap hari tidak lupa untuk menyuguhkan kasus yang terjadi pada Pemerintah Pusat, sebagaimana yang terjadi dengan Nazarudin mantan Bendahara Partai Demokrat yang kini menjadi terdakwa. Opini publik yang telah diciptakan oleh media tingkat nasional yang sangat fantastis ini hampir membuat publik di daerah terlena dan lupa untuk memantau perkembangan yang terjadi di daerahnya masing-masing.

READ ALSO

Mengapa Harus Lapor Inspektorat ?

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Namun ketika terjadi penangkapan kasus suap terhadap anggota DPRD dan sekeretaris daerah oleh KPK di Semarang beberapa waktu yang lalu, perhatian publik kembali ingin memantau semua kegiatan pemerintahan yang terjadi di daerahnya masing masing. Kegiatan pemantauan terhadap kinerja pemerintah daerah yang terhambat dengan diputusnya akses masyarakat untuk memperoleh data Hasil Pemeriksaan BPK beberapa waktu yang lalu, kembali bergairah lagi. Dan ternyata mafia anggaran tidak hanya ada pada pemerintah pusat, akan tetapi pada pemerintah daerahpun bisa tumbuh dengan suburnya tanpa tersentuh oleh aparat penegak hukum.

">

Di Kabupaten Malang misalnya, MAFIA ANGGARAN dapat dikatakan sudah lama terjadi. Hal ini dapat diketahui dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI atas Laporan Keuangan Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2004.

Dalam rangka pembahasan RAPBD Kabupaten Malang yang dilakukan antara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan Panitia Anggaran DPRD masih dijumpai adanya permintaan sejumlah dana dari Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Malang kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan tujuan untuk memperlancar proses pembahasan Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) dan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK). Terkadang oleh karena SKPD tersebut tidak mempunyai cukup dana, maka terpaksa harus meminjam kepada pihak ketiga www.caribemagazine.nl/.

Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, dimana pasal 10 ayat (3) menyatakan “Bahwa setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban/APBD apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut”.

Praktek praktek yang kurang terpuji tersebut ternyata masih tumbuh subur sampai dengan tahun 2008. Hal ini dapat dilihat Hasil Pemeriksaan BPK Tahun Angaran 2007 dan 2008, akan tetapi lebih diperhalus dengan mengkondisikan adanya biaya rapat kerja, bantuan transportasi dan lain lain. Biasanya biaya konsumsi rapat kerja dan bantuan transportasi tersebut dibayarkan dan diterima tunai oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Malang.

Sayang, saat ini Badan Pemeriksa Keuangan telah menutup akses masyarakat untuk memperoleh dengan mengunduh data Hasil Pemeriksaan, sehingga sejak pelaksanaan Tahun Anggaran 2009 sampai dengan hari ini masyarakat Kabupaten Malang tidak bisa lagi mengetahui masih adakah praktek MAFIA ANGGARAN di daerahnya.

Hanya ada satu harapan yang tak akan padam untuk selama-lamanya, semoga praktek MAFIA ANGGARAN di Kabupaten Malang berhenti dan jerah setelah terbongkarnya kasus-kasus pada Pemerintah Pusat. (Pemimpin Redaksi)

Tags: APBDBPKDPRDmalangmasyarakatpemerintah daerahperaturan pemerintah

Related Posts

Dua Pejabat Eselon II Dilaporkan Ke Inspektur Kabupaten Malang
Editorial

Mengapa Harus Lapor Inspektorat ?

06/10/2020
Dugaan Persekongkolan Tender dilaporkan ke Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Malang
Editorial

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

06/10/2020
Memahami Peranan Pers Dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara
Editorial

Memahami Peranan Pers Dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara

09/11/2013
Keterkaitan Dana BOS Dengan Penerimaan Peserta Didik Baru
Editorial

Keterkaitan Dana BOS Dengan Penerimaan Peserta Didik Baru

06/10/2020
Editorial

Guru: Pahlawan Dengan Tanda Jasa

23/04/2013
Editorial

Kartini Kini : Representasi Borjuis Indonesia

23/04/2013
Next Post
Presiden Mengajak Seluruh Rakyat Indonesia Koreksi Pelaksanaan Reformasi

Presiden Mengajak Seluruh Rakyat Indonesia Koreksi Pelaksanaan Reformasi

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

POPULAR NEWS

Visi dan Misi Pernikahan Menurut Al Quran

Visi dan Misi Pernikahan Menurut Al Quran

30/11/2022
Asas-asas dan Tujuan UU. Nomor 11 Tahun 2008 – Internet dan Transaksi Elektronik

Asas-asas dan Tujuan UU. Nomor 11 Tahun 2008 – Internet dan Transaksi Elektronik

10/03/2011
Arek Kampung Kauman Selamatkan Uang Rakyat

Semar dan Anak-anaknya – Simbol Rakyat Sadar Hukum

29/11/2022
Oknum Koordinator Sensus Kecamatan BPS Kabupaten Malang Diduga Sering Terima Gratifikasi Dari Mitra BPS

Oknum Koordinator Sensus Kecamatan BPS Kabupaten Malang Diduga Sering Terima Gratifikasi Dari Mitra BPS

05/04/2023
Pokok-Pokok Etika Kehidupan Berbangsa

Pokok-Pokok Etika Kehidupan Berbangsa

28/12/2022

EDITOR'S PICK

Bupati Malang Resmikan Masjid

H Rendra Kresna Resmikan Masjid

24/08/2011

Bupati Malang Resmikan Jembatan Ingas Pandanrejo, Sumbersuruh

24/02/2023
Antara Bencana, Tamu dan Konferensi G-20

Mohammad Dawoed Siap Mengawal Terwujudnya Madep Manteb

18/02/2011
Seskab Dorong PNS Terpanggil Cegah Kongkalikong Anggaran

Seskab Dorong PNS Terpanggil Cegah Kongkalikong Anggaran

28/12/2022
LAWANG POST

© 2023 Lawang Post - Gerbang Informasi Pembangunan.

Navigate Site

  • Privasi
  • Redaksi
  • Kontak
  • Tentang

Follow Us

No Result
View All Result
  • Terkini
  • Pembangunan
  • Pendidikan
  • Regulasi
  • Tokoh
  • Editorial
  • Agama
  • Olahraga
  • Wisata Budaya

© 2023 Lawang Post - Gerbang Informasi Pembangunan.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In