Usaha Memberantas “Gayus” di Sekolah

Dalam pembangunan di bidang pendidikan yang selama ini dilakukan oleh pemerintah, maka dapat dikatakan peraturan yang berpihak kepada masyarakat adalah PP No.48 Tahun 2008 dan PP No.17 Tahun 2010 serta pelaksanaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Tujuan dari semua aturan tersebut adalah untuk meringankan beban masyarakat dalam menyekolahkan anak-anaknya.

Presiden Dr H Soesilo Bambang Yudhoyono memang mempunyai cara tersendiri didalam melaksanakan kebijakan yang pro rakyat, pelan tapi pasti dan biar dikatakan lamban tapi bisa mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009 dan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Nasional 2010-2014. Untuk hal ini masyarakat bisa mengaksesnya melalui situs situs kepresidenan maupun kementerian yang ada.

Pada tahun 2010 ini, presiden menempatkan pembangunan bidang pendidikan pada prioritas kedua setelah reformasi birokrasi, mengapa ? Karena beliau mungkin berpikiran bahwa diperlukan tenaga terampil dan tenaga ahli yang sangat banyak pada saat saat mendatang yang penuh dengan tantangan di segala bidang.

Nah, ketika penghasilan guru telah diperbaiki dan diberikan tunjangan sertifikasi sebesar gaji pokok, maka beliau lalu menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggara an Pendidikan. Di dalam peratuturan pemerintah ini diaturlah segala sesuatu yang menyangkut berbagai kebijakan meningkatkan mutu dan kwalitas pendidikan, baik dari sisi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan sampai dengan larangan untuk menjadikan satuan pendidikan sebagai lahan penghasilan tambahan.

Sungguh sangat realistis yang dilakukan oleh presiden kita ini, setelah hak hak sebagai pendidik dicukupi, maka diaturlah kewajiban pendidik untuk tidak menjadikan sekolah sebagai lahan tempat mencari penghasilan, antara lain sebagaimana diatur dalam pasal 181 dan pasal 198 Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Dengan kata lain, hak hak pendidik sudah dicukupi dan kini harus melaksanakan tugasnya sebaik-baiknya.

Namun, apa yang terjadi?
Ketika hak itu telah diterima, maka rasa mereka enggan untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tak seorangpun berani menjamah kebijakan bidang pendidikan yang diatur oleh Kepala Dinas Pendidikan bersama-sama dengan para Kepala Sekolah, walaupun secara vulgar mereka melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semuanya tertunduk, menyerah dan tidak ada keberanian untuk melawannya.

Di Lawang yang merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Malang, sekelompok manusia lanjut usia (MANULA) mencoba berbuat sesuatu yang mungkin berguna bagi masyarakat sekelilingnya. Mereka mulai mengumpulkan fakta dan data tentang masalah pendidikan dengan segala aturannya. Mereka mencoba mendobrak “benteng tirani” pendidikan didaerahnya dengan satu tekad, mereka ingin “guru” kembali seperti dijamannya yang masih “bisa digugu dan ditiru”. Mereka tidak ingin sekolah tempat anak anak mereka bersekolah dijadikan ajang “perdagangan terselubung” oleh oknum oknum yang ingin menciderai dunia pendidikan. Mereka ingin guru anak anak mereka seperti semar menjaga para pendawa dan mereka tidak ingin anak anak mereka dididik oleh dorna yang gemar akan kemewahan dan gemerlapnya dunia yang akan menyesatkan anak anak mereka kelak.

Dengan tekad itulah para manula di Lawang tersebut berusaha dengan sekuat tenaga menegakkan peraturan perundang-undangan yang berlaku didunia pendidikan yang selama ini mereka dambakan. Alhamdulillah, berkat rakhmat dan hidayah Allah semata mereka bisa melaksanakan tugasnya dan menolak beberapa tawaran yang menggiurkan dari para pengelola dan penyelenggara pendidikan. Bagi mereka pahala disisi Allah yang dijanjikan dalam kitab suciNya lebih berharga daripada segebok uang dari para pengelola dan penyelenggara pendidikan di Malang Raya ini.

Pikiran, perasaan, harta dan jiwa-jiwa para manula tersebut seakan sudah tergadaikan untuk berjuang membela kepentingan “wong cilik” agar bisa bersekolah disekolah milik pemerintah, walaupun itu sekolah negeri di komplek alun-alun bunder di kota Malang. Dengan motto “suro diro joyoningrat lebur dening pangas tuti” mereka akan tetap berjuang dan berjuang untuk mencapai tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kini tinggal menunggu aparat penegak hukum untuk melakukan tugasnya, menindak semua penghambat pembangunan dibidang pendidikan. Selamat bertugas pak Polisi dan pak Jaksa, sekarang bola ada ditangan bapak bapak sekalian !