Permasalahan Mendasar Yang Dihadapi Dinas Pendidikan Kabupaten Malang

Posted by Zainal Arifin on Wednesday, December 1st, 2010
Topik: APBD, BOS, bosda, DAK, guru, malang, masyarakat, pemerintah daerah, sekolah

Lawang, LP. Setelah memperoleh berita gembira tentang turunnya tunjangan sertifikasi guru yang sejak awal tahun 2010 tidak keluar, tiba tiba menjelang hari raya idhul fithri 1431 H ini tunjangan sertifikasi yang ditunggu-tunggu semua guru di daerah Kabupaten Malang telah keluar dan secara langsung ditransfer ke rekening guru guru tersebut.

Kini ada 2 permasalahan mendasar yang menjadi kendala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang menjelang akhir tahun anggaran 2010 ini, antara lain:
1. Pelaksanaan Dak Tahun 2010 yang dananya sudah masuk dalam rekening kas daerah, akan tetapi terdapat 2 pendapat yang berbeda dalam pelaksanaannya antara Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Dalam Negeri.
2. Pelaksanaan Program Wajib Belajar yang seharusnya dijamin pendanaannya oleh Pemerintah Kabupaten Malang, akan tetapi sampai saat ini masih belum ada penyediaan dananya dalam APBD tahun 2010 berupa dana pendamping BOS.

Suwandi, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang ketika dihubungi Lawang Post menyatakan bahwa kedua permasalahan tersebut merupakan suatu hal yang harus segera di selesaikan. “Untuk pelaksanaan DAK tahun 2010 ini akan kami coba mengadakan pendekatan pada instansi pemerintah pusat dan mudah mudahan semuanya bisa diselesaikan sebelum tahun anggaran berakhir. Akan tetapi untuk penyediaan dana pendam ping BOS yang berupa BOSDA tentunya terserah kepada para pejabat yang berwenang untuk menyetujuinya.”

Dirinya menyatakan bahwa untuk dana pendamping BOS ini sudah berkali-kali mengajukan, akan tetapi masih belum mendapatkan persetujuan. Ketika ditanyakan kepada Tim Manajemen BOS Kabupaten Malang, ternyata angka yang diajukan terlalu tinggi sehingga terlalu membebani Pemerintah Daerah. Akan tetapi bilamana angka yang diajukan tidak terlalu jauh dengan daerah lain, tentu akan mendapatkan lampu hijau dari pejabat yang berwenang merencanakan APBD. Masyarakat menaruh perhatian penuh terhadap kebijakan Pemerintah Kabupaten Malang dalam penyediaan dana pendamping BOS.

Bila Anda keberatan atau ingin memberi koreksi terhadap content di Lawang Post, jangan ragu untuk menghubungi kami.