Sebagaimana diketahui bersama bahwa saat ini Pemerintah Kabupaten / Kota diseluruh Indonesia melalui Dinas Pendidikan sedang melaksanakan kegiatan pelaksanaan DAK 2012 baik dalam kegiatan pekerjaan kontruksi bangunan maupun pengadaan peralatan peningkatan mutu pendidikan, maka demikian juga yang terjadi di Kabupaten Malang.
Hasil pantauan Lawang Post di lapangan terhadap pelaksanaan pekerjaan kontruksi yang dilakukan secara swakelola oleh Kepala Satuan Pendidikan SD maupun SMP ternyata pelaksanaannya tidak didahului dengan pengajuan Ijin Mendirikan Bangunan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang. Hal ini tentu merupakan pelanggaran terhadap pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Mendirikan Bangunan yang menyatakan setiap orang atau badan yang akan mendirikan bangunan gedung wajib memiliki izin mendirikan bangunan.
Dalam kajian Lawang Post terhadap Petunjuk Teknik Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 baik untuk SD/SDLB maupun untuk SMP/SMPLB sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Mendikbud Nomor 57 Tahun 2011 dan Peraturan Mendikbud Nomor 61 Tahun 2012 jelas mengatakan bahwa kegiatan kegiatan yang tidak dapat dibeayai DAK dan pemenuhannya salah satunya adalah untuk kegiatan Ijin Mendirikan Bangunan.
Dengan demikian Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) bukan hanya untuk kepentingan pembayaran retribusi ke Kas Daerah, namun lebih daripada itu merupakan jaminan keamanan dan kenyamanan bangunan, apalagi bangunan untuk fasilitas pendidikan sangat memerlukan adanya jaminan keamanan bangunan dan jaminan kenyamanan bangunan bagi yang menempatinya yang notabena adalah para siswa SD maupun SMP.
Dari segi pembayaran retribusi sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2010 tentang retribusi perinjinan tertentu, maka untuk sekolah milik pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah tidak dikenakan beaya. Sedangkan untuk fasilitas pendidikan milik masyarakat atau sekolah swasta tetap ada kewajiban untuk membayar retribusi.
Hari Sasongko Ketua DPRD Kabupaten Malang dalam hal ini menyatakan bahwa semua kegiatan pembangunan gedung di Kabupaten Malang harus tunduk kepada Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Mendirikan Bangunan, yaitu harus memiliki Ijin Mendirikan Bangunan; tidak ada kecualinya. Sedangkan untuk pembayaran retribusinya ada yang wajib membayar dan ada yang dikecualikan.
Sedangkan Edy Suhartono Kepala Dinas Pendidikan kepada Lawang Post di ruang ajudan Bupati Malang menyatakan “Indonesia adalah Negara Hukum dan Rule of Law harus ditegakkan. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tidak ada aturan yang mewajibkan sekolah penerima DAK untuk melengkapi dengan IMB (Ijin Mendirikan Bangunan-red). Coba baca dan lihat Permendikbud Nomor 61, tidak ada kewajiban untuk mengurus IMB lebih dahulu. Atau untuk lebih jelasnya bisa menghubungi Kepala Bidang yang mengurusi masalah ini.” Katanya dengan nada tinggi.
