BPS Kabupaten Malang Diduga Rekayasa Proses Rekrutmen Petugas Sensus ST Pertanian 2023

BPS kab malang di duga rekayasa proses rekrutmen petugas sensus ST pertanian 2023, hal tersebut mencuat setelah beberapa warga Kepanjen yang ikut mendaftarkan diri secara online pada aplikasi pendaftaran di BPS kabupaten Malang merasa sudah memenuhi syarat tetapi tidak lolos.

Menurut warga Kedung berinisial A di sampaikan bahwa pola rekrutmen BPS adalah memakai sistem ajak-ajakan atau saling kenal terlepas  secara kapasitas  mumpuni atau tidak, ”sebenarnya kalau dilihat secara kemampuan semua orang bisa dan memenuhi syarat untuk maju menjadi peserta petugas ST pertanian, lagi-lagi ya soal bolo-boloan itulah yang tidak profesional dari pihak BPS dalam proses rekrutmen, terangnya .

Berdasarkan penyampaian dan informasi tersebut pihak wartawan bersama kantor hukum Yustitia Indonesia Malang menyampaikan surat konfirmasi terkait dua hal, pertama terkait proses rekrutmen yang benar secara aturan dan kedua terkait tidak terbayarnya gaji karena dobel anggaran.

Dari surat tersebut pihak BPS (Jumat, 31/3/2023) akhirnya mengklarifikasi secara langsung kepada para wartawan dan KHYI Malang bahwa sistem rekrutmen yang mereka pakai adalah dengan memanfaatkan orang-orang yang sudah masuk pada mitra BPS terlebih dahulu baru kekuranganya akan dilakukan rekrutmen secara umum.

Menurut EH dari KHYI Malang, BPS bisa saja menyampaikan demikian dan itu adalah hak penyampaian mereka kepada publik, namun kalau dugaan tidak fairnya itu muncul dari pengaduan kepada kita di KHYI Malang oleh masyarakat, ”masyarakat itu melihat dan mengetahui langsung bahwa yang disampaikan tidak seperti apa yg diklarifikasikan pihak BPS“.

“Kami dari KHYI Malang hadir dalam persoalan ini adalah hasil dari pada aduan masyarakat kepada kantor kita, banyak sekalian aduan terkait BPS tersebut mulai dari proses rekrutmen yang di duga rekayasa dari koseka, adanya juga aduan bahwa tiap koseka di duga sering menerima uang urunan dari petugas sensus lapangan pada setiap pengajian setelah di ambil dari rekening,itu semua adalah aduan dan nama pengadu jelas akan kami rahasikan“, papar anggota senior KHYI .

Menurut EH, munculnya dugaan rekayasa tersebut adalah karena kepala BPS juga tidak menepati janji yang disampaikan kepada KHYI dan wartawan, bahwa mereka akan memberikan nama – nama seleksi yang lolos verifikasi menjadi petugas sensus ST pertanian 2023 , ”mereka menjanjikan akan memberikan nama – nama yang lolos di dua tempat yaitu Candirenggo, kecamatan Singosari dan Kedung, kecamatan Kepanjen (31/2/2023), namun ketika kita minta pada hari senin lalu di suruh melihat pada aplikasi SOBAT, padahal kita ketahui bersama yang bisa melihat pada SOBAT hanya orang yang memiliki akses login saja, keinginan kami adalah masyarakat luas bisa melihat demi keterbukaan informasi kepada publik”.

Masih menurut EH dari KHYI Malang, tujuan meminta nama di dua tempat tersebut adalah untuk melihat adanya tumpuk data apa tidak sehingga tidak terjadi dobel anggaran atau dobel kontrak, serta agar bisa melihat dan identifikasi fair playnya, ”andai diterima by sistem atau ditolak juga by sistem jadi fair “.

“Kami sudah menghubungi kepala BPS kabupaten Malang melalui pesan wa meminta lagi data nama tersebut, kalau dalam dua atau tiga hari tetap tidak diberi maka kami akan kirim somasi pertama, sebab undang-undang terkait keterbukaan informasi publik juga sudah ada dan itu menjadi dasar kami meminta“, tegas EH mengakhiri pembicaraan.  (El)