KontraS Desak Cabut Inpres No 2/2013
Posted by Zainal Arifin on Tuesday, February 5th, 2013Topik: APBN, kontras, pemerintah, pemerintah daerah, polisi, presiden, tni
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyatakan penolakan terhadap Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Tahun 2013 dan mendesak Presiden SBY untuk segera mencabut Inpres tersebut.
Dalam akun twitternya, @kontraS menyatakan alasan-alasan penolakannya terhadap Inpres yang telah diterbitkan pada tanggal 28 Januari 2013 itu sebagai berikut:
Lahirnya Intruksi Presiden No 2 thn 2013 ttg #InpresKamnas menunjukkan pendekatan keamanan menjadi penyokong agenda SBY.
Konflik SDA, kekerasan berbasis bisnis, kekerasan minoritas, aspirasi sosial-politik dll disederhanakn dg pendktn keamanan #inpresKamnas.
Idealnya supremasi sipil didorong dlm mengelola demokrasi, penguatan penegakan & perlindungan hukum, jaminan pemerataan sosial #inpresKamnas. Catatan #inpresKamnas ini juga bisa diproyeksikan untuk melihat peta keamanan Indonesia jelang suksesi politik 2014. #InpresKamnas jg sbg refleksi pola-pola keberulangan operasi keamanan yg digunakan pemerintah untuk menjawab gejolak sosial di masyarakat.
Ketidakjelasan obyek ancaman keamanan nasional #InpresKamnas.
Model satuan kerja sektor keamanan #InpresKamnas menyalahi konsep aturan keamanan yg diatur dalam UU TNI & UU Kepolisian.
Potensi penyalahgunaan wewenang di daerah #InpresKamnas Struktur Tim Terpadu di Tingkat Daerah diberikan kewenangan menyusun Rencana Aksi.
Beban kewenangan Daerah itu kompleks untuk ditanggung dlm struktur lokal dan kontraproduktif dg agenda penegakan hukum #inpresKamnas.
Minimnya agenda penegakan hukum #InpresKamnas berdampak pd aksi kriminalisasi dan sebaran konflik sosial bisa terjadi kapan saja.
Sekuritisasi sbg respons utama justru merendahkn inisiatif2 lokal dlm mndorong dialog, perdamaian &pengungkapan kebenaran #InpresKamnas.
Pada APBN 2013 tidak ditemukan anggaran yg spesifik mobilisasi aktor keamanan dlm penanganan gangguan keamanan dlm negeri #InpresKamnas.
Poin peningkatan deteksi dini dari ancaman terorisme di sektor keamanan jg terkait dg tugas utama Densus 88 dan BNPT #inpresKamnas.
Catatan kekerasan di Timor Timur atas praktik eksesif militer jg tanpa dasar politik yang jelas (Keppres No 107/1999) #inpresKamnas.
Jg praktik kekerasan yg dilakukn aparat di Aceh dg skema Darurat Militer (Inpres No 4/2001) Darurat Sipil (Inpres 1/2004) #inpresKamnas.
Operasi penegakan hukum di Maluku dan Poso jg tidak pernah mendapat ruang evaluasi yg jelas olh eksekutif, legislatif, #InpresKamnas.
Sprti di Papua, Lampung, Sulawesi, Aceh, Poso, konflik SDA, dan gangguan keamanan yg lain, belum ada penanganan serius #InpresKamnas.
Jikapun ada, model penanganan hanya dititikberatkan pada agenda keamanan saja #InpresKamnas
Cabut #inpresKamnas No 2/2013 dan mendorong Presiden mengambil langkah2 politik strategis yg tdk membahayakn hak2 fundamental warga.
Bila Anda keberatan atau ingin memberi koreksi terhadap content di Lawang Post, jangan ragu untuk menghubungi kami.