Pemerintah Provinsi Jawa Timur berharap Bank Penkreditan Rakyat (BPR) mengubah pola administrasi dan lebih mengedepankan kepercayaan terhadap pencairan kredit untuk usaha rakyat.
“Saya berharap agar BPR mampu menjadi bridging (Jembatan) masyarakat, tatkala masyarakat menghadapi berbagai kesulitan mengurus di Bank Umum,” ujar Gubernur Jawa Timur Dr. Soekarwo, SH. saat menjadi Keynote speaker di Musyawarah Nasional ke-VII Persatuan Bank Pemerintah Daerah (Perbamid), di Hotel Meritus, Selasa (22/1).
Gubernur menambahkan forum Munas untuk kalangan BPR ini adalah kesempatan yang baik untuk mengerjakan pekerjaan yang besar, yaitu mengkaji kembali proses administrasi untuk mempermudah pencairan kredit bagi usaha yang dilakukan oleh masyarakat. ” Masyarakat menjadi sangat menyukai, kalau cara kerja BPR seperti Bank titil, tinggal foto copy lalu masyarakat langsung dapat uang. Untuk itu kita harus membuat garis kesimpulan, bahwa masyarakat tidak terlalu tertarik dengan proses administrasi yang sulit, masyarakat menjadi senang proses administrasi yang mudah, tetapi trust (kepercayaan dibangun),” ujarnya.
Oleh karena itu, pihaknya sudah banyak bicara dan mengkomunikasikan dengan Bank Indonesia di Surabaya terkait pola kerja administrasi yang mudah untuk pencairan kredit usaha rakyat. ” Ini yang menjadi pekerjaan besarnya BPR, Alhamdulillah,Bank Indonesia mensupport betul pekerjaan ini. memberikan keputusan yang luar biasa terhadap keputusan ini,” tambahnya.
Lebih lanjut ia menambahkan bahwa dari catatan Bank Indonesia cabang Surabaya hingga bulan November 2012 dana Perbankan di Jawa Timur yang tidak terpakai sekitar Rp 380 triliun,” Pada November 2012 sekitar Rp 380 Triliun, uang yang nganggur di Perbankan yang tidak masuk LDR, ada kerugian, mereka tidak bisa leanding kredit sekitar Rp 22 triliun, dan jika di manfaatkan, dana ini bisa untuk membangun bendungan irigasi, dan mampu meningkatkan surplus padi kita,” tegasnya.
Dari data Bank BPR (Bank UMKM) Jawa Timur, selama tahun 2012, Bank UMKM Jatim telah menyalurkan kredit Rp 934,09 miliar rupiah atau tumbuh 50,67 persen secara year-on-year. Kerdit ini di dominasi kredit mikro sekitar 85 persen. Sedangkan dana bergulir yang sudah di cairkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur hingga November 2012 mencapai Rp 693,293 miliar.
Sementara itu Ketua Umum DPP Perbamida Fahmi Akbar Idris dalam sambutannya dalam Musyawarah Nasional ke VII Persatuan Bank Pemerintah Daerah (Perbamida) menjelaskan sejak November 2012 jumlah BPR di Indonesia mencapai 286 BPR, asset BPR mencapai Rp 16.3 triliun, aset dalam bentuk kredit mencapai 12,6 triliun dengan jumlah nasabah mencapai 3,6 juta. Sumber: Humas Pemprov Jatim