“Dalam mengelola pendidikan di SMA Negeri 1 Lawang ini, saya akan tetap memakai prinsip prosedur, kewenangan dan substansi. Artinya apabila prosedurnya benar dan saya mempunyai kewenangan serta substansinya adalah pendidikan, maka saya akan melaksanakannya dengan bersungguh-sungguh.” Ujar Drs H Maskuri pada pertemuan pihak sekolah dengan orangtua siswa kelas 3 dalam memberikan informasi tentang pelaksanaan dan pembiayaan ujian akhir sekolah beberapa waktu yang lalu.
Dalam pertemuan tersebut dijelaskan tentang hal hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Ujian Nasional dan Ujian Sekolah, termasuk didalamnya masalah pembiayaan yang harus ditanggung oleh orangtua siswa. Akan tetapi karena sudah ada cadangan tabungan siswa untuk keperluan itu, dirinya akan mencoba untuk tidak menambah beban orangtua siswa, walaupun masih banyak kekurangannya.
Maskuri juga menjelaskan bahwa dirinya akan mencoba untuk menggandeng berbagai pihak untuk memajukan sekolah menengah negeri satu-satunya di Kecamatan Lawang ini, antara lain alumni guru, alumni lulusan, orangtua / wali siswa, pejabat pemerintahan dan juga tokoh masyarakat agar nantinya SMA negeri 1 Lawang ini bisa menaikkan mutu pelayanan pendidikan dan juga meraih predikat sekolah standar internasional, karena di Kabupaten Malang ini baru ada 1 SMAN yang berstandar internasional yaitu SMAN 1 Kepanjen.
Sayangnya dalam pertemuan tersebut tidak diadakan forum tanya jawab, sehingga terkesan pihak sekolah hanya menginginkan legalitas rencana pembiayaan pelaksanaan ujian dan pelak sanaan acara wisuda dari orang-tua siswa. Salah satu orangtua siswa mengatakan kepada Media Pendidikan bahwa orangtua / wali siswa mempunyai hak untuk ikut urun rembug dalam menentukan besarnya biaya ujian maupun biaya acara wisuda, karena hal ini harus dimusyawarahkan sebagaimana telah diatur didalam peraturan perundang-undangan tentang pendidikan.
“Mungkin pak Maskuri atau panitianya lupa bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemungutan dana dari orangtua / wali siswa harus dimusyawarahkan secara demokratis. Karena ada beberapa pengeluaran yang membutuhkan penjelasan lebih rinci dan hal ini harus transparan.” tuturnya pada Media Pendidikan lemas.
