Rabu, Mei 14, 2025
LAWANG POST
No Result
View All Result
  • Login
  • Terkini
  • Pembangunan
  • Pendidikan
  • Regulasi
  • Tokoh
  • Editorial
  • Agama
  • Olahraga
  • Wisata Budaya
  • Terkini
  • Pembangunan
  • Pendidikan
  • Regulasi
  • Tokoh
  • Editorial
  • Agama
  • Olahraga
  • Wisata Budaya
No Result
View All Result
Morning News
No Result
View All Result
">
">
Home Pembangunan

Mendagri Segera Evaluasi APBD Daerah Otonom

by admin
08/05/2013
in Pembangunan
0
gamawan fauzi
0
SHARES
121
VIEWS

gamawan fauziMohammad Dawoed, seorang Pengamat Pengelolaan Keuangan Daerah menyambut baik inisiatif Menteri Dalam Negeri yang akan melakukan evaluasi APBD Daerah Otonom, karena menurutnya banyak daerah yang tidak mematuhi aturan yang dikeluarkan pemerintah pusat dalam menyusun APBD-nya akan tetapi disetujui oleh oleh DPRD dan instansi yang lebih tinggi. Menurutnya harus ada tindakan tegas dari pemerintah pusat terkait penyusunan APBD yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang ada, apapun alasannya, misalnya pemotongan jumlah dana alokasi umum atau dana alokasi khusus. Dengan demikian akan membuat jera Kepala Daerah yang tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Rencana evaluasi anggaran tersebut akan dilakukan Kemdagri bersama dengan Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), yang dimulai pada Mei.

READ ALSO

Kades Balesari Bagikan Seragam Fatayat dan Muslimat ke Warga

Dinas PU Binamarga Kabupaten Malang Prioritas Perbaikan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

“Langkah ini dimaksudkan untuk mengetahui efektivitas kewenangan otonomi daerah (otda) di setiap pemda,“ kata Mendagri Gamawan Fauzi kepada wartawan seusai membuka Peringatan Hari Otda XVII di Hotel Bidakara, Jakarta, beberapa waktu yang lalu..

">

Namun demikian Gamawan, tidak mau menyebutkan daerah-daerah mana saja yang akan dilakukan evaluasi. “Beberapa kali Presiden(Susilo Bambang Yudhoyono,red) mengingatkan bahwa di sejumlah daerah jumlah penduduk miskinnya masih di atas 20 persen, tapi rumah dan mobil pejabatnya mewah, kantornya megah. Ini tidak pantas,” katanya.

Menurut Gamawan sejumlah daerah otonom diindikasikan menggunakan APBD nya hanya untuk belanja pegawai. Bahkan ada yang belanja aparaturnya samapai 72 persen. Itu tidak adil. Oleh karena itu harus dievalusi. Buka APBD nya satu per satu.

Sedangkan sisanya dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Tentu saja hal ini tidak sejalan dengan tujuan diberikannya otonomi daerah, karena tidak membawa dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan rakyat, “ tuturnya.

Menurut Mohammad Dawoed, evaluasi terhadap APBD daerah otonom perlu dilaksanakan secara cermat dan teliti, pasal demi pasal serta alokasi anggarannya harus benar benar mencerminkan kesungguhan Kepala Daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tags: APBDDPRDMenteri Dalam Negeripemerintahpemerintah daerah

Related Posts

Pembangunan

Kades Balesari Bagikan Seragam Fatayat dan Muslimat ke Warga

30/03/2023
Pembangunan

Dinas PU Binamarga Kabupaten Malang Prioritas Perbaikan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

27/03/2023
Pembangunan

Kabupaten Malang Raih Penghargaan Adipura Kategori Kota Kecil

09/03/2023
Pembangunan

Kota Batu Raih Adipura Kategori Kota Sedang

01/03/2023
Pembangunan

Tim Sapu Lobang Bina Marga Kabupaten Malang Sisir Lobang di Wilayah Pakis

28/02/2023
Pembangunan

Musrenbang Kecamatan Junrejo, Polsek Junrejo Lakukan Giat Pengamanan

23/02/2023
Next Post

Air PDAM Bermasalah, Cukup SMS Langsung Beres

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

POPULAR NEWS

Visi dan Misi Pernikahan Menurut Al Quran

Visi dan Misi Pernikahan Menurut Al Quran

30/11/2022
Arek Kampung Kauman Selamatkan Uang Rakyat

Semar dan Anak-anaknya – Simbol Rakyat Sadar Hukum

29/11/2022
Asas-asas dan Tujuan UU. Nomor 11 Tahun 2008 – Internet dan Transaksi Elektronik

Asas-asas dan Tujuan UU. Nomor 11 Tahun 2008 – Internet dan Transaksi Elektronik

10/03/2011
Pokok-Pokok Etika Kehidupan Berbangsa

Pokok-Pokok Etika Kehidupan Berbangsa

28/12/2022
Oknum Koordinator Sensus Kecamatan BPS Kabupaten Malang Diduga Sering Terima Gratifikasi Dari Mitra BPS

Oknum Koordinator Sensus Kecamatan BPS Kabupaten Malang Diduga Sering Terima Gratifikasi Dari Mitra BPS

05/04/2023

EDITOR'S PICK

Tokoh Pendidik Tiga Generasi – Eko Pribadi

Tokoh Pendidik Tiga Generasi – Eko Pribadi

13/11/2010
Perjalanan Dinas Dikorupsi Hingga 40%?

Perjalanan Dinas Dikorupsi Hingga 40%?

05/01/2023

Polres Batu Ciptakan Situasi Kota Batu Aman dan Kondusif

17/02/2023
Bupati Malang Resmikan Masjid

H Rendra Kresna Resmikan Masjid

24/08/2011
LAWANG POST

© 2023 Lawang Post - Gerbang Informasi Pembangunan.

Navigate Site

  • Privasi
  • Redaksi
  • Kontak
  • Tentang

Follow Us

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
No Result
View All Result
  • Terkini
  • Pembangunan
  • Pendidikan
  • Regulasi
  • Tokoh
  • Editorial
  • Agama
  • Olahraga
  • Wisata Budaya

© 2023 Lawang Post - Gerbang Informasi Pembangunan.