Lawang, LP. Beberapa anggota masyarakat di Lawang bersepakat untuk mengawal dan mensukseskan program pemerintah yang sedang digalakkan, yaitu program Wajib Belajar Pendidikan Dasar (WAJAR DIKDAS) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar.
H Aries Supriyantoro, BD selaku Ketua Gernas Wajar Dikdas menegaskan bahwa dia sudah memberitahu Menteri Pendidikan tentang pembentukan organisasi yang dipimpinnya itu. “Gerakan Nasional Wajib Belajar Pendidikan Dasar ini sebenarnya program pemerintah yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah, namun karena di Lawang organisasi ini tidak ada maka saya bersama teman-teman akan menghidupkannya. Semoga teman-teman di bidang pendidikan akan mendukungnya dan memberikan kerja sama yang baik.”
Selanjutnya H .Aries yang merupakan putera pensiunan POLRI ini menegaskan bahwa semuanya akan dilakukan berdasarkan peraturan perundang undangan yang ada dan berlaku. Organisasi ini bukan merupakan instansi pemerintah yang berhak memberikan keputusan, organisasi ini lebih banyak bersifat melakukan pengawalan, pemberian saran dan harapan kepada para pelaksana pendidikan di kota Lawang agar bertindak sesuai dengan aturan yang ada.
“Kalau ada yang melanggar, akan kami laporkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang ada di dalam buku pedoman yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan Nasional.” Aries mengatakan bahwa dia sudah berkirim surat kepada Menteri Pendidikan Nasional dan juga kepada para pejabat di Lawang, baik kepada muspika maupun kepada Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Lawang serta para Kepala Sekolah SD Negeri dan SMP Negeri.
Rencanaya dia juga akan mengirimkan surat kepada semua SD dan SMP Swasta untuk memperkenalkan diri sekaligus memberikan saran bagi pelaksanaan pendidikan di Lawang. Kemudian secara rinci dia menjelaskan aturan dasar yang dipakainya dalam pelaksanaan di lapangan, antara lain :
1. UU Nomor 20 Th 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. PP Nomor 19 Th 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. PP Nomor 55 Th 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.
4. PP Nomor 47 Th 2008 tentang Wajib Belajar.
5. PP Nomor 48 Th 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
6. PP Nomor 17 Th 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
Dan masih banyak lagi peraturan perundang undangan yang kami pergunakan. Motif dia mendirikan gerakan ini adalah untuk memberikan sesuatu yang berguna bagi masyarakat Lawang, karena disadarinya selama ini dia merasa belum berbuat apa-apa untuk masyarakat. “Saya dan temen-temen hanya ingin berbuat sesuatu yang mungkin berguna bagi masyarakat Lawang, hanya itu. Tidak ada motif apapun.” Untuk sementara kegiatan akan dipusatkan di jalan Diponegoro Nomor 221 Lawang, selanjutnya akan dicari tempat yang lebih representatif biar masyarakat mudah memberikan masukan dan informasi. Nah, kini di Lawang telah muncul gerakan masyarakat yang ingin mengawal dan mensukseskan program pemerintah di bidang pendidikan. Siapa menyusul?
