Jakarta, LP (27/11) Pemerintah pada tahun ini mulai mencanangkan Gerakan Nasional Penuntasan Rehabilitasi Gedung SD dan SMP 2011. Sejak dilaksanakan peletakan batu pertama oleh Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan (Mendikbud), Mohammad Nuh pada awal bulan lalu, sampai saat ini proses pembangunannya terus berlangsung. Ditargetkan pengerjaannya akan selesai pada akhir tahun ini, sehingga pada tahun ajaran baru tahun depan sudah dapat digunakan.
Moh. Nuh menilai, mekanisme pembangunan ruang kelas lebih baik menggunakan sistem swakelola dibandingkan dengan proses tender. Sistem swakelola dapat menghemat anggaran 25-30 persen. “Kalau melalui proses tender terkena pajak 11-12 persen dan keuntungan bisnis 15 persen. Kami juga sangat yakin dengan sekolah sendiri yang pegang uang. Tidak ada ceritanya sekolah ingin menjelek-jelekkan, tetapi ingin yang terbaik,” katanya saat meninjau SMPN 1 Gunung Sindur Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.
Sebelumnya, Mendikbud meninjau pembangunan rehabilitasi ruang kelas di SMPN 3 Kragilan, SDN Kendayakan Kragilan, dan SDN Bayongbong. Ketiganya berada di Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Kemudian, peninjauan dilanjutkan ke SMP PGRI Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.
Mendikbud menyampaikan, selain nilai riil yang digunakan lebih efektif dibandingkan dengan tender, ada keuntungan lain dengan menerapkan swakelola. Dicontohkannya, di SDN Kendayakan Kragilan, dengan dana rehabilitasi Rp 196 juta untuk tiga lokal dapat menambah satu lokal untuk guru dan untuk sanitasi. Keuntungan lainnya adalah dapat menciptakan lapangan kerja. “Setelah menerapkan sistem swakelola, berikutnya dilanjutkan dengan prinsip manajemen berbasis sekolah. Sekolah lebih tahu ruang kelas yang harus diperbaiki, serta kualitas perbaikannya.”
Sekolah-sekolah yang direhabilitasi di antaranya merupakan sekolah Inpres yang pembangunannya dimulai pada 1970-an. Pada saat ini, telah memasuki era kerusakan baik rusak berat dan rusak ringan. Dari sebanyak 174.435 SD dan SMP baik negeri dan swasta, sebanyak 153.026 dalam kondisi rusak ringan dan berat. Saat ini pemerintah pusat akan membangun kembali ruang rusak berat terdiri atas 110.598 ruang SD dan 42.428 ruang SMP. Pada tahun ini, pemerintah pusat akan membantu pemerintah daerah membangun kembali ruang kelas rusak berat. Adapun jumlah ruang yang diperbaiki sebanyak 6.721 ruang kelas SD dan 1.050 ruang kelas SMP. Sisanya akan dibangun pada tahun anggaran 2012.
Menanggapi pernyataan Mendikbud ini, Mohammad Dawoed seorang pemerhati pendidikan malah menjadi heran. Karena di dalam juknis DAK Tahun 2010 dan Tahun 2011 yang ditandatangani Mendikbud sendiri justru menentukan mekanisme pelaksanaan DAK dengan melalui proses tender. Lho kok? (MD/Kemendiknas)
Saya sangat setuju apabila DAK dikembalikan lagi seperti tahun=tahun yang lalu ,bahwa pelaksanaan dak 2011 ini dirubah dari tender menjadi swakelola karena bisa irit banyak ,bayangkan miasal DAK fisik yang anggarannya perlokal kelas rehab berat mencapai 76 jt lebih sama dengan th 2009 dilaksanakan dengan swakelola bisa dikembangkan ,tolonglah hibah ini kembalikan swakelola barngkali perlokal kelas dialokasikan 70 jt bisa melaksankan dengan baik dan hasilnya saya percaya lebih baik dari yang ditenderkan, sehingga bisa irit katan perlokal 6 jt bayangkan kalau seluruh nusantara bera treliun ?maka sekali lagi dak 2011 yang akan dilaksanakan pada awal tahun 2012 ini diaturkrmbalai mengapa tidak ditahun 2010 saja bisa kok begitu kok repot!!! saya kira Pak menteri tidak salah karena penilaian pelaksanaan DAK 2010 dan 2011 dengan tender ,namun bisa ditinjau kembali dan refisi dengan acuan pengalaman bahwa pelaksanaan dengan tender kurang baik dibanding dengan Swakelola ditandai dengan kwalitas kundisi di lapangan dan bahkan memang banyak iritnya. makasih
Harapan sampeyan rupanya disetujui pak Menteri, buktinya dalam Petunjuk Teknik DAK 2012 diisyaratkan kembali ke swa-kelola. Dengan demikian semoga anda berbahagia, karena harapan sampeyan terkabul.
Majulah Pendidikan, Majulah Indonesia !