Home » Regulasi “Regulasi”

UU No 24 Tahun 2013 Gratiskan Pengurusan Dokumen Kependudukan

Tags: , , , , ,

Dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk dan/atau Warga Negara Indonesia yang berada di […]

January 28th, 2014 | Posted in Regulasi | Read More »

Penyampaian ILPPD – Wujud Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Masyarakat

Tags: , , , ,

Beberapa waktu yang lalu masyarakat Jawa Timur telah melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur yang telah berlangsung aman terkendali, akan tetapi ketika diajukan pertanyaan apakah kewajiban Gubernur dan Wakil Gubernur kepada masyarakat? Sebagian besar masyarakat di Malang dan sekitarnya banyak yang memberikan jawaban belum mengetahui secara jelas. Hal ini bukanlah […]

November 16th, 2013 | Posted in Regulasi | Read More »

Inilah Tarif Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji 2013

Tags: , , , , , , biaya haji tahun 2013

Pada tanggal 8 Mei 2013 yang lalu, Presiden SBY telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2013 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1434H/2013M. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tarif BPIH ini mengalami penurunan di seluruh embarkasi haji di Indonesia. Berikut masing-masing BPIH Tahun BPIH Tahun 1434H/2013M untuk 12 (dua belas) embarkasi sebagaimana terdapat […]

May 20th, 2013 | Posted in Regulasi | Read More »

MK: Putusan Bebas Murni Dapat Dikasasi

Tags: , , , hukum acara pidana

Berdasarkan pengaturan sebelumnya, setiap putusan bebas murni pada perkara pidana di Pengadilan Negeri tidak dapat diajukan upaya hukum lagi, meski dalam prakteknya Jaksa Penuntut Umum sering mengajukan kasasi demi hukum kepada Mahkamah Agung. Ketentuan limitatif tentang permintaan kasasi diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Pasal 244 KUHAP menegaskan bahwa “Terhadap putusan perkara […]

March 28th, 2013 | Posted in Regulasi | Read More »

Berlangganan via E-mail

Masukkan E-mail Anda:


Facebook

Komentar

  • kartikasari: Berkat Bpk AIDU TAUHID.SE. M.Si. Pengangkatan Guru Honorer Melalui Jalur Khusus di BKN Pusat...
  • rizza: saya dari umum mau tanya gimana cara gabung trims
  • nx broo: Shidiqin = satrio pinandito setara Rasul Bani Israil setara Ghautsul Adhom Hadzazzaman v Cirinya menduduki...
  • ensabahnur999: Federasi Ceylon: Chyren Selin (dajjal) sebagai avatar Brahma. lautan bermuda. Rudra Chakrin (kalki...
  • Pangeran Pamcasari: Setelah Pak Jokowi terpilih, Apakah beliau ini Satria Piningit?