Jumat malam kemarin Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat yang juga Presiden RI mengadakan konferensi pers untuk “mengambil alih” kekuasaan DPP Partai Demokrat. Dalam pernyataannya beliau meminta seluruh kader untuk mengutamakan penataan, penertiban, dan pembersihan partai.
Meski tidak menegaskan secara eksplisit, pernyataan SBY kemarin dinilai sebagian kalangan sebagai isyarat kepada Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum untuk mundur. Ada lagi yang menafsirkan bahwa secara de jure Anas Urbaningrum adalah ketua umum Partai Demokrat, tetapi secara de facto SBY adalah ketuanya.
Terlepas dari permasalahan tersebut, presiden SBY sudah terlalu banyak memberikan perhatian kepada Partai Demokrat. Padahal dalam konstitusi telah dinyatakan bahwa Presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan. Bahkan karena beratnya beban yang ditanggung, Presiden dalam melakukan kewajibannya dibantu oleh Wakil Presiden dan juga menteri-menteri negara.
Sunggu ironis apabila Presiden SBY yang dipilih langsung oleh rakyat lebih mementingkan kepentingan golongan daripada rakyatnya. Boleh jadi kebijakan-kebijakan yang diambil selama ini tidak tepat sasaran karena pemimpin kurang perhatian terhadap kebutuhan masyarakat. Semoga saja pemimpin kita di masa mendatang lebih concern terhadap permasalahan sosial daripada permasalahan yang hanya melibatkan segelintir orang.
