Meski tiap tahun perguruan tinggi banyak meluluskan sarjana jurusan Bimbingan Konseling (BK), akan tetapi sampai saat ini di negeri ini masih krisis guru BK. Padahal keberadaan guru BK ini sangat dibutuhkan di seriap sekolah untuk mendampingi siswa dalam berbagai hal, terutama ketika sedang ada permasalahan dengan pembelajarannya.
Ketua Komisi D DPRD Kota Malang, Fransiska Rahayu Budiwiarti mengatakan, dimungkinkan para sarjana BK ini lebih memilih profesi lain. Yang saya tahu, ujar politisi Partai Demokrat itu, di Kota Malang untuk guru BK ditempatkan sebagai wali kelas, karena saat siswa butuh konsultasi lebih enak. “Meski posisi guru BK eksistensinya kurang maksimal, saya rasa lebih memang enak jika ditempatkan sebagai wali kelas,” ujarnya, Senin (04/02).
Saat ditanya apakah karena proses sertifikasi guru BK ini sulit, sehingga para sarjana BK ini tidak mau menjadi guru BK, menurut Fransiska tidak seperti itu. Pasalnya, proses sertifikasi guru apapun sama dan tidak ada yang membedakan. “Setiap sekolah setidaknya ada satu guru BK untuk mendampingi siswa dalam satu kelas, sehingga pendampingannya lebih maksimal,” sambung perempuan berkacamata ini.
Jika saat ini terjadi krisis guru BK, tambah Fransiska, maka hendaknya peran serta guru BK ini harus lebih ditingkatkan lagi. “Dalam proses belajar siswa, selain orang tua, keberadaan guru BK sangat dibutuhkan oleh siswa. Dengan demikian, para siswa ini akan lebih berprestasi di sekolah,” paparnya.
“Disisi lain, seorang guru BK juga harus mempunyai kompetensi yang memadai guna menunjang profesinya sebagai guru konseling bagi siswa. Setiap siswa dalam perjalanan proses belajarnya tentu tidak lepas dari masalah, dan disinilah peran aktif dari guru BK dibutuhkan,” pungkas Fransiska. Sumber: Humas Pemkot Malang.
