Ketua Gernas Wajar Dikdas Laporkan Pelaksanaan Kebijakan Dana BOS
Posted by M. Dawoed on Saturday, November 27th, 2010Topik: BOS, bosda, Buku Panduan BOS, Gernas Wajar Dikdas, lawang, malang, masyarakat
Lawang, LP. Ketua masyarakat pendukung Gerakan Nasional Wajib Belajar Pendidikan Dasar H. Aries Supriyantoro, BD telah melaporkan kepada Ketua Tim Manajemen BOS Kabupaten Malang tentang adanya pelanggaran kebijakan Dana BOS di Kec. Lawang. “Setelah kami cermati dengan teliti, ternyata Dana BOS ini sebagian besar didanai dari pinjaman Bank Dunia. Oleh karena itu kami sekarang akan lebih memfokuskan pengawasan masyarakat terhadap penggunaan Dana BOS di SD Negeri dan SMP Negeri yang di Lawang. Dan alhamdulillah, ada 2 hal yang tidak dilaksanakan oleh satuan pendidikan di Lawang,”
Lebih jauh Ketua MP Gernas Wajar Dikdas menjelaskan bahwa pelanggaran yang dilakukan di satuan pendidikan adalah:
1. Tidak dipasangnya spanduk terkait kebijakan sekolah gratis.
2. Tidak adanya papan pengumuman tentang pertanggung jawaban penggunaan Dana BOS di satuan pendidikan.
“Ini merupakan laporan awal kegiatan kami dalam mendukung program pemerintah yang ingin meringankan beban masyarakat dalam menikmati pendidikan, oleh karena itu kami bertekad akan mengawal dari penggunaan dana BOS sampai pelaksanaan program wajib belajar.” Katanya kepada LP.
Sugiman, S.Pd Kepala SD Negeri 02 Lawang mengatakan : “Aturan tentang spanduk tulisan sekolah gratis tersebut kami tidak tahu dan masih belum jelas apakah aturan tersebut masih berlaku atau sudah dicabut. Dan kalau papan pengumuman sudah kami siapkan, tapi belum dipasang karena belum ada yang harus dipasang.” Katanya kepada Lawang Post.
Sedang seorang Kepala SMP Negeri di Lawang menyatakan : “Wah, mas ! Kalau soal pemasangan spanduk sekolah gratis tersebut, terus terang kami lupa.” Salah satu guru di sekolah negeri yang ada di Lawang menyatakan bahwa pemasangan spanduk sekolah gratis hanya akan menimbulkan masalah, karena sudah pernah disampaikan bahwa sekolah bisa gratis kalau BOSDA bisa dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang. Apapun yang terjadi di lapangan mengenai pelaksanaan kebijakan Dana BOS, tentunya harus dikawal oleh seluruh lapisan masyarakat.
Bila Anda keberatan atau ingin memberi koreksi terhadap content di Lawang Post, jangan ragu untuk menghubungi kami.
usul neh,
Gimana kalo yang dikawal nggak hanya pelaksanaan BOSDA aja… tapi para DPR dan Bupati itu juga dioprak2 untuk segera mencairkan dana tepat waktunya selama tiap bulan
trus bagi yang mengaku pejuang pendidikan sekalian neh usul… tuh anak-2 di daerah simping dan depan niagara banyak yang nggak bisa sekolah .. itu juga diperjuangkan bos… nek mung ngurusin pelaksanaan bosda walah… sing durung halokes iku yo akeh… pikirno yok opo carane arek2 iku iso sekolah gratis… plus biaya liyane, (gak sekolahne thok gratis tapi biaya seragam buku dll lak perlu dipikir tah cak!
ayo nek sampean mengadakan gerakan “LAWANG BEBAS ANAK PUTUS SEKOLAH” tak dukung 1000% yok opo?
pengen kenelan sakjane karo para pejuang pendidikan di lawang 🙂