Singosari, LP. Walaupun telah mempunyai status rintisan sekolah berstandar internasional atau RSBI, SMP Negeri 1 Singosari ini merasa perlu untuk mengembalikan kelebihan dana yang telah dipungut dari orangtua siswa berdasarkan perhitungan dan penghematan yang dilakukan oleh pihak sekolah. Hal ini diterangkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Singosari kepada Lawang Post sebagai klarifikasi terhadap beberapa nada sumbang terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan beberapa waktu yang lalu.
Sebagai salah satu sekolah RSBI yang dipersiapkan untuk menjadi sekolah berstandar Internasional, Kepala sekolah merasa mempunyai tanggung jawab untuk mempersiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk kepentingan itu. Akan tetapi dengan adanya keterbatasan dana, maka untuk mepersiapkan SDM dengan ijasah S2, Kepala sekolah masih mengharapkan adanya bantuan dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat untuk keperluan mendapatkan beasiswa bagi guru yang ada di SMP Negeri 1 Singosari.
“Kalau sarana dan pra sarana yang dibutuhkan, saya yakin orangtua atau wali siswa masih akan bersedia untuk memberikan bantuan dan dukungan dana. Yang penting bagi kami adalah dapat memberikan jaminan mutu pendidikan sesuai dengan predikat yang dimiliki oleh sekolah ini.” jelasnya pada Lawang Post beberapa waktu yang lalu.
Saat ini memang untuk Kabupaten Malang ada beberapa SMP Negeri yang telah memilik status RSBI yang dipersiapkan melangkah lebih jauh meraih standar internasional (SBI), akan tetapi hal ini masih terhalang adanya keterbatasan dana yang diberikan pemerintah baik pusat maupun pemerintah daerah. Hampir semua SMP Negeri seKabupaten Malang masih merasa kesulitan untuk memberikan penjaminan mutu pendidikan seperti yang dikehendaki Kementerian Pendidikan Nasional karena adanya keterbatasan dana. Oleh karena itu mereka semua mengharapkan agar ke depan masalah ini dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya.
Memang para Kepala SMP Negeri seKabupaten Malang itu mengakui bahwa masih banyak program selain pendidikan yang harus diperhatikan juga selain pendidikan, misalnya kesehatan dan pembangunan infrastruktur yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Malang ketika dihubungi oleh Lawang Post sehubungan dengan janjinya untuk mengeluarkan Dana BOSDA melalui mekanisme PAK menyatakan bahwa dana pemerintah daerah masih belum mencukupi dan masih defisit anggaran. Oleh karenanya pada tahun ini rupanya tidak bisa dilakukan, tidak tahu kalau tahun 2011. Redaksi berusaha untuk menghubungi Rendra Kresna Bupati terpilih periode 2010- 2015 untuk menanyakan hal ini, akan tetapi sampai saat ini belum berhasil menemuinya karena banyaknya kesibukan menjelang akhir tahun anggaran.
