Kepanjen, LP. Dengan dicanangkannya program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang bermutu oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui Instruksi Presiden No.5 Tahun 2006, maka tidak alasan bagi pemerintah daerah untuk tidak mendukung program nasional yang berpihak kepada kepentingan masyarakat banyak.
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar, khususnya pada pasal 9 ayat (1) menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut beaya. Tetapi kenyataannya mulai saat dicanangkannya program wajib belajar tersebut sampai dengan saat ini masyarakat masih dikenakan beaya pendidikan dasar (SD/SMP).
Hampir selama pemerintahan Bupati SUJUD PRIBADI, masyarakat Kabupaten Malang masih harus menanggung biaya pendidikan yang seharusnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Malang. Sebenarnya berdasarkan pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah No.47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar, maka Bupati bertanggung jawab atas pengelolaan program wajib belajar ini, akan tetapi sampai dengan menjelang akhir tahun 2010 ini Pemerintah Kabupaten Malang seolah-olah tidak tahu akan adanya program Wajib Belajar tersebut.
Oleh karena itu, salah seorang masyarakat telah mengingatkan Pemerintah Kabupaten Malang dengan cara mengirimkan surat tentang pelaksanaan program wajib Belajar dan diperlukan adanya dana pendamping BOS. Surat yang ditujukan kepada Ketua DPRD dan Bupati Malang tersebut telah dikirimkan bertepatan dengan adanya acara Perubahan APBD Tahun 2010 yang dilakukan beberapa saat yang lalu.
Ketua DPRD Kabupaten Malang Hari Sasongko ketika ditemui LP diruang kerjanya membenarkan adanya permintaan dari warga masyarakat tersebut, oleh karenanya dirinya telah berjanji untuk menggoalkan terwujudnya dana pendamping BOS.
“Tentunya nilainya sementara tidak sebesar yang diharapkan, mengingat keterbatasan dana yang disediakan. Akan tetapi pada tahun tahun mendatang tentu akan diusahakan lebih baik lagi.” katanya pada LP seusai rapat Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Malang.
Kini masyarakat boleh berharap agar wakil wakil mereka di DPRD Kabupaten Malang akan dapat memperjuangkan nasib mereka untuk menikmati pendidikan dasar sembilan tahun dengan tanpa beaya apapun, kecuali pada sekolah berstandard internasional atau rintisan sekolah berstandar internasional atau sekolah dengan berbasis keunggulan lokal tertentu.
