Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) sedang berupaya merancang sistem pemilihan umum secara elektronik yang rencananya akan direalisasikan pada Pemilu 2019.
Dalam Annual Report yang disampaikan kepada Presiden bertanggal 26 Maret 2014, Kepala BPPT Marzain Iskandar menyebutkan sistem ini merupakan hasil rekayasa teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pemilihan legislatif, pemilihan presiden dan wakil presiden, atau pemilihan kepala daerah.
Marzain A Iskandar menambahkan sistem pemilu elektronik memiliki keunggulan antara lain lebih cepat, akuntabel, akurat, dan dapat diaudit dia tiap tahapannya. Pelaksanaannya, katanya, tidak mengganggu azas langsung, umum, bebas rahasia jujur dan adil (luber-jurdil).
Keunggulan lain, anggaran yang digunakan untuk pemilu lebih hemat 25 persen daripada sistem manual karena anggaran untuk kertas surat suara bisa dipangkas.
Sistem pemilu elektronik tersebut akan memanfaatkan kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP) sebagai identitas pemilih.
Rancangan pemilu elektronik tersebut diupayakan karena di berbagai negara sudah menggunakannya, seperti Brazil dan negara-negara lainnya.
Terkait kendala yang akan dihadapi masyarakat Indonesia terutama di daerah mengenai mekanisme pelaksanaan sistem pemilu elektronik, Marzain mengaku optimistis hal tersebut bisa teratasi.
BPPT telah mengukur kesiapan masyarakat melalui pelaksanaan pilkades elektronik. Hasilnya, 97 persen pemilih menyatakan setuju dan percaya bahwa e-Voting itu mudah.
