Home » Menteri Dalam Negeri “Menteri Dalam Negeri”

Permendagri No 2 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah

Tags: , , lambang kemendagri

Pada tanggal 7 Januari 2014 yang lalu, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi telah menetapkan Permendagri No 2 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Peraturan menteri ini sebenarnya dimaksudkan untuk mengatur internal pemerintah. Meski demikian, tentu tidak ada salahnya apabila masyarakat ingin mengetahui dan memahaminya lebih lanjut. […]

April 11th, 2014 | Posted in Regulasi | Read More »

Perubahan APBD 2013 Pemkab Malang Masih Tabrak Permendagri

Tags: , , , , , persetujuan bersama APBD 2013_resize

Hasil analisa Tim Lawang Post terhadap perubahan APBD Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2013 ternyata masih tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2013, tidak seperti yang dijanjikan oleh Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Malang beberapa saat yang lalu. Menurut data yang ada […]

January 22nd, 2014 | Posted in Terkini | Read More »

Mendagri Segera Evaluasi APBD Daerah Otonom

Tags: , , , , gamawan fauzi

Mohammad Dawoed, seorang Pengamat Pengelolaan Keuangan Daerah menyambut baik inisiatif Menteri Dalam Negeri yang akan melakukan evaluasi APBD Daerah Otonom, karena menurutnya banyak daerah yang tidak mematuhi aturan yang dikeluarkan pemerintah pusat dalam menyusun APBD-nya akan tetapi disetujui oleh oleh DPRD dan instansi yang lebih tinggi. Menurutnya harus ada tindakan tegas dari pemerintah pusat terkait […]

May 8th, 2013 | Posted in Pembangunan | Read More »

Kemendagri: E-KTP Tidak Boleh Difotocopy

Tags: , , , , kemendagri-ektp

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi telah menerbitkan Surat Edaran (SE) terkait pemanfaatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik atau e-KTP, dan kewajiban menggunakan card reader bagi instansi pemerintah dan swasta yang membutuhkan data dalam setiap E-KTP itu. Dalam SE Nomor: 471.13/1826/SJ tertanggal 11 April 2013 yang ditujukan kepada para Menteri/ Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian […]

May 8th, 2013 | Posted in Terkini | Read More »

Berlangganan via E-mail

Masukkan E-mail Anda:


Facebook

Komentar

  • kartikasari: Berkat Bpk AIDU TAUHID.SE. M.Si. Pengangkatan Guru Honorer Melalui Jalur Khusus di BKN Pusat...
  • rizza: saya dari umum mau tanya gimana cara gabung trims
  • nx broo: Shidiqin = satrio pinandito setara Rasul Bani Israil setara Ghautsul Adhom Hadzazzaman v Cirinya menduduki...
  • ensabahnur999: Federasi Ceylon: Chyren Selin (dajjal) sebagai avatar Brahma. lautan bermuda. Rudra Chakrin (kalki...
  • Pangeran Pamcasari: Setelah Pak Jokowi terpilih, Apakah beliau ini Satria Piningit?