Home » Pembangunan » Rekrutmen PPPK Terbuka Untuk Guru dan Dosen Non-PNS

Rekrutmen PPPK Terbuka Untuk Guru dan Dosen Non-PNS


Topik: , , , ,
Share:

m. nuh dan azwar abubakar

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) M. Nuh dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB) Azwar Abubakar dikabarkan telah sepakat untuk meningkatkan kualitas guru melalui reformasi rekrutmen aparatur sipil negara (ASN). Keduanya juga sepakat untuk menuntaskan masalah guru honorer kategori 2 dalam waktu dekat. Hal itu terungkap dalam rapat kordinasi Mendikbud dengan Menpan & RB pada hari Kamis, 17 April kemarin.

Dalam rapat yang dihadiri pejabat tinggi masing-masing kementerian itu, Azwar Abubakar meminta agar guru menjadi target pokok dalam kebijakan Kemendikbud. Guru yang merupakan bagian terbesar dari aparatur sipil negara, harus memenuhi target kualifikasi.

“Kasihan sama guru yang tidak berkualitas, atau kasihan dengan murid yang nantinya tidak berkualitas?” kata Azwar.

Lebih lanjut ia menyampaikan, dengan diundangkannya UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN, guru tidak selalu harus diisi oleh PNS, tetapi bisa juga dari pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Menanggapi hal itu, M. Nuh mengapresiasi kebijakan dalam Undang-Undang ASN yang melahirkan PPPK, yang diharapkan dapat mengisi kekosongan jabatan yang tidak dapat diisi oleh PNS. Undang-Undang ASN memungkinkan masyarakat sipil yang memiliki kompetensi secara profesional, dan memenuhi kualifikasi yang diminta untuk mengikuti rekrutmen pengisian jabatan PPPK.

“Termasuk dosen dan guru non PNS dapat mengikuti rekrutmen terbuka tersebut,” ujar Mantan Rektor ITS itu.

Ditambahkan, Kemendikbud telah berkomitmen mendukung kebijakan rekrutmen peningkatan kualitas dan kualifikasi dalam kerjasama pelaksanaan reformasi birokrasi, termasuk proses seleksi CPNS dan penyelesaian masalah kepegawaian.

Dalam kesempatan itu Deputi SDM Aparatur Kementerian PANRB Setiawan Wangsaatmadja mengatakan bahwa saat ini pihaknya tengah menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah yang akan mnejadi payung hukum bagi PPPK. “PPPK akan dijabarkan lagi kualifikasinya dalam Peraturan Pemerintah. Tetapi yang jelas, rekrutmennya harus melalui tes seperti halnya rekrutmen CPNS,” tambahnya.



Bila Anda keberatan atau ingin memberi koreksi terhadap content di Lawang Post, jangan ragu untuk menghubungi kami.


Berlangganan via E-mail

Masukkan E-mail Anda:


Facebook

Komentar

  • rizza: saya dari umum mau tanya gimana cara gabung trims
  • nx broo: Shidiqin = satrio pinandito setara Rasul Bani Israil setara Ghautsul Adhom Hadzazzaman v Cirinya menduduki...
  • ensabahnur999: Federasi Ceylon: Chyren Selin (dajjal) sebagai avatar Brahma. lautan bermuda. Rudra Chakrin (kalki...
  • Pangeran Pamcasari: Setelah Pak Jokowi terpilih, Apakah beliau ini Satria Piningit?
  • joko: Ga usah lebay, biasa aja kale