Home » Terkini “Terkini”

Mengapa Harus Lapor Inspektorat ?

wpid-img-20180417-wa0007-21552860132.jpg

(Lawang Post) Mungkin banyak diantara teman2 seprofesi yang tidak senang ketika aku bilang mau melaporkan satu kasus dugaan penyimpangan ke Inspektorat dan/atau aparat penegak hukum. Aku paham benar tentang hal ini, karena pandangan mereka tentang inspektorat atau aparat penegak hukum didaerah adalah bagaikan jeruk makan jeruk. Akan tetapi ketika aku pahami secara benar mengapa aku […]

June 8th, 2018 | Posted in Terkini | Read More »

Terjebak Pasal 109 ayat (7) c Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015

wpid-1528217326-picsay-1-1902604323.jpg

(Lawang), Pengamat Pengelolaan Keuangan Daerah Drs Ec Mohammad Dawoed mengatakan banyak instansi pemerintah terjebak pada saat melaksanakan pasal 109 ayat (7) c Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Ke-empat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Penerintah. Sesungguhnya bunyi peraturan presiden ini adalah bahwa dalam pelaksanaan E-Tendering dilakukan ?engan […]

June 7th, 2018 | Posted in Terkini | Read More »

Dua Paket Lelang Dinas Kesehatan Tahun 2017 Dilaporkan Warga

wpid-20180606_032644-1275459674.jpg

(Lawang Post), Diduga karena melanggar peraturan perundang-undangan, maka 2 (dua) paket lelang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Malang dilaporkan ke Kejaksaan Negeri Kepanjen dan Inspektorat Kabupaten Malang pada hari Senin tanggal 4 Juni 2018. Adapun aturan hukum yang diduga dilanggar adalah pasal 3 ayat (1) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan […]

June 6th, 2018 | Posted in Terkini | Read More »

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

wpid-1528217326-picsay-1-1275459674.jpg

(lawang Post/MD) Salah seorang Pengamat Pengelolaan Keuangan Daerah Mohammad Dawoed menyatakan bahwa dengan disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, maka masyarakat didaerah harus segera menyesuaikan dengan adanya peraturan tersebut. Adapun yang harus diketahui publik adalah diberikannya kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan laporan apabila ada penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam pasal 22 ayat (1) […]

June 6th, 2018 | Posted in Terkini | Read More »

Berlangganan via E-mail

Masukkan E-mail Anda:


Facebook

Komentar

  • kartikasari: Berkat Bpk AIDU TAUHID.SE. M.Si. Pengangkatan Guru Honorer Melalui Jalur Khusus di BKN Pusat...
  • rizza: saya dari umum mau tanya gimana cara gabung trims
  • nx broo: Shidiqin = satrio pinandito setara Rasul Bani Israil setara Ghautsul Adhom Hadzazzaman v Cirinya menduduki...
  • ensabahnur999: Federasi Ceylon: Chyren Selin (dajjal) sebagai avatar Brahma. lautan bermuda. Rudra Chakrin (kalki...
  • Pangeran Pamcasari: Setelah Pak Jokowi terpilih, Apakah beliau ini Satria Piningit?