Home » Regulasi “Regulasi”

Korban Berjatuhan, Perda Miras di Jatim Segera Disahkan

Tags: , , , , , , , Image source: jawatimuran.wordpress.com

Pemerintah Provinsi dan DPRD Provinsi Jawa Timur rupanya serius untuk segera menyepakati dan mengesahkan rancangan peraturan daerah mengenai pengendalian minuman keras (miras) atau minuman beralkohol. Hal ini merupakan upaya untuk menanggulangi korban yang terus berjatuhan akibat minuman haram itu. Wakil Gubernur Jatim, H Saifullah Yusuf menargetkan rancangan perda itu segera disahkan tahun ini. Pihaknya mengaku […]

April 23rd, 2014 | Posted in Regulasi | Read More »

Permendagri No 2 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah

Tags: , , lambang kemendagri

Pada tanggal 7 Januari 2014 yang lalu, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi telah menetapkan Permendagri No 2 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Peraturan menteri ini sebenarnya dimaksudkan untuk mengatur internal pemerintah. Meski demikian, tentu tidak ada salahnya apabila masyarakat ingin mengetahui dan memahaminya lebih lanjut. […]

April 11th, 2014 | Posted in Regulasi | Read More »

Tugas, Kewenangan, Hak, Kewajiban dan Larangan Bagi Kepala Desa

Tags: , , , , presiden-sby-meringankan-beban-rakyat-kecil

Pada tanggal 15 Januari yang lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menandatangani dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pengaturan mengenai desa dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya sudah banyak dilakukan, misalnya seperti UU Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, UU No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan juga UU No 32 Tahun […]

March 1st, 2014 | Posted in Regulasi | Read More »

UU No 24 Tahun 2013 Gratiskan Pengurusan Dokumen Kependudukan

Tags: , , , , , pelayanan ktp

Dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk dan/atau Warga Negara Indonesia yang berada di […]

January 28th, 2014 | Posted in Regulasi | Read More »

Berlangganan via E-mail

Masukkan E-mail Anda:


Facebook

Komentar

  • kartikasari: Berkat Bpk AIDU TAUHID.SE. M.Si. Pengangkatan Guru Honorer Melalui Jalur Khusus di BKN Pusat...
  • rizza: saya dari umum mau tanya gimana cara gabung trims
  • nx broo: Shidiqin = satrio pinandito setara Rasul Bani Israil setara Ghautsul Adhom Hadzazzaman v Cirinya menduduki...
  • ensabahnur999: Federasi Ceylon: Chyren Selin (dajjal) sebagai avatar Brahma. lautan bermuda. Rudra Chakrin (kalki...
  • Pangeran Pamcasari: Setelah Pak Jokowi terpilih, Apakah beliau ini Satria Piningit?